Akta Pelepasan Hak adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang, seperti PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), untuk menyatakan bahwa pemilik hak atas tanah secara sukarela melepaskan hubungan hukumnya terhadap tanah tersebut kepada pihak lain atau negara, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau pembebasan biaya lain-lain. Dokumen ini berbeda dengan Akta Jual Beli (AJB) karena tidak menyatakan adanya transaksi jual beli, melainkan pemutusan hubungan hak milik. 

Fungsi dan Tujuan Akta Pelepasan Hak

• Pelepasan Hubungan Hukum:Tujuan utamanya adalah melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak (pemilik) dan tanah yang dikuasainya. 
• Peralihan ke Negara:Tanah yang dilepaskan haknya akan kembali menjadi tanah negara. 
• Kepastian Hukum:Memberikan kepastian hukum atas peristiwa pelepasan hak atas tanah yang terjadi di masyarakat. 
• Dasar Proses Selanjutnya:Dapat menjadi dasar untuk proses pendaftaran perubahan kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Proses Pembuatan Akta Pelepasan Hak

1. Persiapan: Pemilik tanah yang akan melepaskan haknya bersama calon penerima (bisa pihak swasta atau negara) menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Musyawarah: Dilakukan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
3. Pembuatan Akta: PPAT akan membuat akta yang berisi pernyataan pelepasan hak yang dibuat secara sukarela oleh pemilik hak.
4. Penandatanganan: Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh saksi. 

Perbedaan dengan Akta Jual Beli (AJB)

• Akta Pelepasan Hak:Dibuat oleh PPAT untuk melepaskan hak atas tanah tanpa melalui proses jual beli. Fokus pada pemutusan hak. 
• Akta Jual Beli (AJB):Dibuat oleh PPAT untuk menyatakan telah terjadi transaksi jual beli tanah antara penjual dan pembeli, menjadi dasar perubahan kepemilikan.